Kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit atau yang dikenal dengan K3 RS mulai mendapat perhatian serius dari manajemen rumah sakit sejak diberlakukannya sistem akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Pada awal tahun 2017 KARS mengeluarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang merupakan penyempurnaan dari KARS versi 2012. Dalam SNARS 2017 pada kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit terdapat Bab mengenai Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau dikenal dengan MFK. Didalam MFK terdapat 24 standar dan 104 penilaian yang dapat dikelompokan kedalam enam bidang, yaitu:
- Keselamatan dan Keamanan
- Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya
- Manajemen Penanggulangan Bencana
- Sistem Proteksi Kebakaran
- Peralatan Medis
- Sistem Penunjang
Rumah sakit diwajibkan untuk mengelola keenam bidang tersebut dalam upaya mencegah kecelakaan dan kerugian bag pasien, pengunjung dan staf rumah sakit. Untuk penerapan MFK ini, maka rumah sakit diwajibkan untuk menbentuk komite K3 atau instalasi K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Dalam permenkes 66 TH 2016 juga disebutkan tentang 5 prinsip SMK3 (Sistem Manajemen K3) sesuai dengan PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Lima prinsip tersebut adalah:
- Kebijakan
- Perencanaan
- Implementasi
- Monitoring Evaluasi
- Tindak lanjut/perbaikan berkelanjutan
Artinya, dalam menerapkan K3 di rumah sakit harus dimulai dengan Komitmen dari Top Manajemen atau direktur rumah sakit yang dituangkan dalam bentuk kebijakan K3. Hal ini juga dinyatakan didalam MFK 1 tentang Kepemimpianan dan Perencanaan. Tanpa komitmen yang kuat dari direktur rumah sakit maka penerapan K3 secara baik akan menjadi sulit diwujudkan. Ada beberapa langkah berikut yang dapat dilakukan dalam menerapkan K3 di rumah sakit, langkah ini menjadi penting karena K3 Rumah Sakit dapat dikatakan merupakan hal yang baru dan masih dianggap belum begitu penting, yaitu:
- Mendapatkan komitmen dari Direktur Rumah Sakit. Langkah awal dalam penerapan K3 rumah sakit adalah dengan mendapatkan komitmen dari direktur rumah sakit, artinya direktur rumah sakit secara serius mendukung dan terlibat dalam program-program K3 yang akan dijalankan.
- Membentuk komite K3. Setelah mendapatkan komitmen dari direktur rumah sakit, dan salah satu bentuk wujud dari komitmen tersebut, direktur membentuk Komite K3 rumah sakit dimana ketua komitenya adalah direktur atau satu level dibawahnya. Komite K3 rumah sakit bertugas mebuat kebijakan K3 RS dan program-program K3 lainnya. Pembentukan Komite K3 RS disertai dengan Surat Keputusan (SK) direktur, ada dua jenis SK yang perlu dikeluarkan oleh direktur, yaitu:
- SK Pembentukan Organisasi Komite K3, dan
- SK penunjukan/penugasan untuk semua anggota Komite K3.
- Setelah komite K3 terbentuk, maka dilakukan kick off meting untuk membahas rancangan Kebijakan K3 Rumah Sakit yang nantinya akan ditanda tangani oleh direktur rumah sakit. Kebijakan K3 RS mencerminkan komitmen K3 dari direktur rumah sakit untuk mematuhi peraturan perundangan terkait K3 yang berlaku, komitmen untuk merencanakan dan menerapkan K3 untuk mencegahan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) bagi semua staff/karyawan rumah sakit baik yang permanen, kontrak, outsourcing atau vendor/kontraktor. Kebijakan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh direktur.
- Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan K3 kepada seluruh karyawan rumah sakit untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh karyawan. Sosialisasi ini melibatkan semua manajemen termasuk direktur. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukan keseriusan dari semua manajemen dalam penerapan K3 di rumah sakit. Kegagalan dalam mensosialisasikan kebijakan K3 kepada seluruh karyawan akan berakibat pada kegagalan dalam penerapan program-program K3 berikutnya. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung oleh direktur kepada seluruh karyawan rumah sakit, atau berjenjang melalui manajemen rumah sakit sampai pada level karyawan paling bawah. Sosialisasi tidak hanya membacakan poin-poin kebijakan akan tetapi juga penjelasan yang detil dari poin-poin tersebut agar dapat dipahami oleh semua karyawan.
- Setelah sosisaliasi kebijakan dilakukan dengan baik, maka dilanjutkan dengan membuat perencanaan program-program K3. Langkah ini dimulai dengan Identifikasi Bahaya di tempat kerja. Kenapa membuat program K3 dimulai dengan identifikasi bahaya? Kenapa tidak copy paste saja dari rumah sakit lain?, tentu saja hal tersebut tidak bisa kita lakukan, karena program K3 adalah program pengendalian bahaya dan risiko ditempat kerja, maka harus dimulai dengan melihat dan mengenal (mengidentifikasi) bahaya dan risiko ditempat kerja masing-masing, karena potensi bahaya dan risiko disetiap tempat bisa berbeda-beda. Identifikasi bahaya bisa dilakukan dengan berbagai teknik atau metode, misalnya dengan teknik inspeksi, job safety analisis (JSA) atau qualitative risk assessment (HIRA). Dari hasil identifikasi bahaya makan dibuatlah program-program pengendalian dari bahaya dan risko yang ditemukan. Dalam membuat program K3 harus ditentukan sasaran yang ingin dicapai, tolok ukur keberhasilan (KPI), penanggung jawab pelaksana, target waktu dan anggaran yang diperlukan.
- Langkah berikutnya menerapkan atau menjalankan program yang sudah dibuat. Penerapan program adalah menjadi tanggung jawab semua instalasi rumah sakit, tergantung pada jenis program yang dijalankan di instalasi masing-masing. Komite K3 bertanggung jawab mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap program K3 berjalan.
- Untuk memastikan konsistensi penerapan program K3 agar tetap berada pada jalur yang ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala. Ada tiga cara dalam melakukan monev, yaitu:
- Inspeksi K3 secara berkala, paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.
- Audit K3 minimal 1 kali dalam 1 tahun
- Rapat komite k3 untuk membahas program-program berjalan atah hasil inspeksi K3, minimal 1 kali dalam 1 bulan.
- Langkah terakhir dan juga merupakan kunci keberhasilan dari program K3 adalam Tindak Lanjut atau perbaikan secara terus-menerus dari hasil temuan Monev yang dilakukan. Temuan-temuan yang merupakan gap atau kekurangan dalam implementasi program K3 harus diperbaiki dan ditindak lanjuti. Ada tiga kelompok temuan dari kegiatan Monev, yaitu:
- Potensi bahaya dan risiko yang sudah dikendalikan dengan baik, ini harus dipertahankan.
- Potensi bahaya dan risiko yang dikendalikan parsial, ini harus diperbaikan dan dilenkapi pengendaliannya.
- Potensi bahaya dan risiko yang belum dikendalikan sama sekalu, ini harus dibuat program pengendaliannya.
Jika delapan langkah tersebut dilakukan secara baik, maka in shaa Allah penerapan program K3 di rumah sakit akan berhasil dengan baik.
SELAMAT MENCOBA.
Penulis,
DR. Alfajri Ismail, M.Si., MPM, HIU
